Wow.. Sebesar Ini, Anggaran Dinas Pemkab Purwakarta, Nilainya Bikin Asyik

Newsnet.id – Ini anggaran belanja perjalanan dinas Pemkab Purwakarta, baik dalam negeri maupun luar negeri,  Ingin tahu berapa besaran yang dianggarkan dan realiasasinya di Tahun Anggaran ( TA ) 2021.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Purwakarta Tahun 2021, Pemkab Purwakarta telah menganggarkan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.52.988.302.471, dari besaran yang dianggarkan ternyata yang realisasi sebesar Rp.38.387.498.593, atau realisasi sebesar 72,45 persen.

Realisasi anggaran sebesar itu untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri saja, sementara untuk belanja perjalanan dinas luar negeri Pemkab Purwakarta menganggarkan sangat jauh dari belanja perjalanan dinas dalam negeri, yaitu sebesar Rp. 3.120.000 saja.

Sementara itu, dari anggaran perjalanan dinas dalam negeri yang direalisasi sebesar Rp.72,45 persen dari yang dianggarkan, terbagi menjadi beberapa belanja perjalanan dinas.

Yaitu, belanja perjalanan dinas biasa dianggarkan Rp.15.850.202.970, direalisasikan sebesar Rp.10.104.231.171 atau 63, 75 persen, belanja perjalanan dinas tetap dianggarkan Rp.11.675.409.00 direalisasikan sebesar Rp.7.608.663.786, atau 64,31 persen, belanja perjalanan dinas dalam kota dianggarkan sebesar Rp.25.024.054.051, atau 82,2 persen, belanja perjalanan dinas paket dianggarkan Rp.144.720.000, realisasi Rp. 144.720.000, atau 100 persen.

Menyikapi hal itu, Ketua GMPK Kabupaten Purwakarta, Ir. Awod Abdul Qodir mengatakan sangat miris dengan besaran anggaran untuk belanja dinas yang nilainya cukup fantastis.

Menurut Awod, realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 38 milyar, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 52 milyar, itu berarti kata Awod, tiap bulan sekitar Rp. 3 milyar lebih hanya untuk perjalanan dinas dalam negeri.

” Makanya GMPK pertanyakan terkait dengan belanja perjalanan dinas ini. Kami anggap penganggaran belanja dinas tidak wajar,” katanya, Senin, 14 Nopember 2022.

Untuk itu kata dia, pihaknya meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta agar menyelidiki dari anggaran belanja dinas terealisasi  sebesar Rp. 38 milyar di tahun 2021 tersebut untuk apa saja.

” Ya kami akan merekom atau melaporkan ke pihak kejaksaan untuk diselidiki, seperti apa dan kemana saja uang ini belanjakan, ” katanya.

Termasuk lanjut Awod, berkaitan dengan temuan hasil pemeriksaan ditemukan ada kelebihan pembayaran dengan dasar ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik misalnya,  tidak cukup hanya mengembalikan ke kasda saja.

” Enak dong kalau ada temuan BPK solusinya uang kelebihan tinggal dikembalikan, kalau begitu jadinya spekulasi, tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang mana telah terjadi pelanggaran hukum, ” ujarnya. (ctr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *